PAKSI BANTEN DESAK AUDIT MENYELURUH PENGELOLAAN PBJ UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Serang, 22 Juli 2026
Dewan Pimpinan Wilayah PAKSI Banten meminta dilakukan audit administrasi
dan audit fisik secara menyeluruh terhadap sejumlah paket Pengadaan Barang
dan Jasa (PBJ) di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten setelah
menemukan berbagai indikasi yang menurut organisasi tersebut memerlukan
klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi resmi antara PAKSI
Banten dan pimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam forum
tersebut, PAKSI menyampaikan hasil kajian berbasis data publik, dokumen
pengadaan, serta hasil investigasi lapangan. Namun hingga audiensi berakhir,
sejumlah pertanyaan substantif yang diajukan belum memperoleh penjelasan
yang dianggap memadai.
Selain itu, PAKSI Banten juga menyoroti belum optimalnya tindak lanjut terhadap
pengaduan masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik di bidang
Pengadaan Barang dan Jasa. Menurut PAKSI, akses terhadap informasi
merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola
pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
PAKSI mengidentifikasi perlunya verifikasi lebih lanjut terhadap paket jasa
outsourcing Satpam TA 2025 sekitar Rp1,35 miliar, paket Cleaning Service
sekitar Rp2,824 miliar, paket jasa Driver sekitar Rp495 juta, sejumlah paket
konstruksi, revitalisasi kampus, jasa pengawasan, pengadaan kendaraan
operasional, serta sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan realisasi
pengadaan.
PAKSI menegaskan bahwa seluruh poin tersebut merupakan hasil kajian awal
yang masih memerlukan audit dan pembuktian oleh aparat yang berwenang.
Organisasi ini tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum ataupun
tindak pidana, melainkan mendorong proses klarifikasi secara terbuka dan
profesional.
PAKSI Banten mendorong Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, APIP, serta
lembaga pengawas terkait untuk melakukan audit administrasi maupun audit
fisik terhadap paket-paket yang telah diidentifikasi, sekaligus membuka ruang
dialog dengan pihak UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten guna memperkuat
tata kelola pemerintahan yang baik.
"Sebagai organisasi masyarakat, kami menjalankan fungsi kontrol sosial untuk
memastikan pengelolaan anggaran negara berlangsung secara transparan,
akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."
DPW PAKSI BANTEN
Posting Komentar