*25 Tahun Banten, HMI dan GMNI Serang Gelar Aksi: Antara Janji Kemajuan dan Realitas Ketertinggalan*

KataTribun.id// Serang – Dua organisasi mahasiswa, HMI dan GMNI Cabang Serang, turun ke jalan memperingati 25 tahun berdirinya Provinsi Banten dengan aksi besar di depan KP3B dan DPRD Banten, Sabtu (4/10/2025). Aksi ini mengangkat tema “25 Tahun Banten: Antara Janji Kemajuan dan Realitas Ketertinggalan” sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi Banten hari ini.

kedua organisasi menilai, seperempat abad Banten berdiri bukanlah capaian yang bisa dibanggakan. Rakyat masih berkutat dengan pengangguran tinggi, infrastruktur yang carut marut, pelayanan kesehatan yang bobrok, serta pendidikan yang jauh dari kata merata. Ironisnya, para elit politik justru sibuk dengan urusan fasilitas dan tunjangan, sementara rakyat dibiarkan menanggung beban ketertinggalan.

“Banten tidak boleh hanya jadi panggung janji politik. 25 tahun bukan waktu yang sebentar, dan rakyat sudah terlalu lama menunggu bukti nyata,” tegas massa aksi dalam orasinya.

Ketua Umum Hmi Cabang Serang (Eman Sulaiman) menyoroti buruknya pelayanan dasar di sejumlah RSUD di Provinsi Banten yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Mereka meminta Gubernur Banten untuk segera mengevaluasi Dinas Kesehatan serta para direktur rumah sakit. 

Selain itu, Hmi juga menyoroti belum optimalnya program beasiswa sesuai Pergub Banten Nomor 50 Tahun 2015 bagi pelajar dan mahasiswa, serta mendesak pemerintah agar lebih memperhatikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 

Tak hanya itu, Hmi Cabang Serang turut menuntut pengusutan dugaan setoran proyek pokir DPRD sebesar 25% yang dinilai mencederai integritas pemerintahan daerah. Ujarnya

Ketua Umum GMNI Cabang Serang (Dadang Suzana) menyoroti 25 tahun Provinsi Banten dengan menuntut penyelesaian persoalan pengangguran, infrastruktur, pendidikan, dan stunting. GMNI juga menolak kenaikan tunjangan perumahan DPRD Banten yang diatur dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2024 karena dinilai tidak memiliki urgensi di tengah kondisi rakyat yang masih kesulitan ekonomi.

Selain itu, GMNI Cabang Serang menolak Kota Serang menjadi ibu kota Provinsi Banten, dengan alasan secara historis dan infrastruktur Kota Serang belum memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan provinsi banten. Ujarnya

HMI dan GMNI Cabang Serang mendesak Gubernur Banten bersama DPRD untuk benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir elit. Mereka menegaskan bahwa aksi ini adalah alarm keras bagi pemerintah, bahwa janji tanpa realisasi hanyalah pengkhianatan terhadap rakyat Banten.