Joko Hartono (Johar) Tak Tepati Janji: Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Bapenda Semarang Tak Kunjung Diusut

KataTribun.id - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai Bapenda Kota Semarang berinisial SAP terhadap kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur terus menjadi sorotan. Walikota Semarang, Dr. Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos, merespon cepat viralnya kasus ini pada 16 Oktober 2024 dengan menghubungi Kabid Gakplin Pemkot Semarang, Joko Hartono, untuk segera meminta klarifikasi. 

Joko Hartono, yang akrab disapa Johar, berjanji akan mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan ini dengan menurunkan tim dari DPA3KB Kota Semarang untuk mengunjungi narasumber dan memperoleh keterangan lebih lanjut. Namun, hingga saat ini, narasumber menyatakan bahwa tidak pernah ada pihak yang datang untuk meminta keterangan darinya, termasuk dari DPA3KB atau Pemkot Semarang. 

Tim liputan yang mengawal kasus ini pun mencoba mendatangi Gedung Pemkot Semarang pada hari Senin, 18 November 2024, untuk meminta klarifikasi langsung dari Joko Hartono.  Namun, Johar sedang tugas di luar dan tim liputan hanya diterima oleh seorang staf bernama Elang. Elang mencatat nomor kontak tim liputan dengan alasan akan menghubungi mereka setelah atasannya, yang juga atasan Joko Hartono, berada di ruangan kerja. 

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pihak dari Pemkot Semarang yang menghubungi tim liputan.  Ketidakkonsistenan Joko Hartono dalam menjalankan tugasnya sebagai Gakplin Pemkot Semarang menimbulkan pertanyaan besar.

Sebagai pejabat pemerintah, Joko Hartono seharusnya konsisten dengan pernyataannya dan merespon cepat segala bentuk pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat. Respon cepat Walikota Semarang terhadap kasus ini seharusnya diikuti dengan tindakan nyata dari Joko Hartono sebagai Gakplin.

Muncul dugaan bahwa Joko Hartono justru melindungi oknum SAP. Tim liputan akan terus mengawal kasus ini hingga terkuak misteri dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh SAP. 

Kejadian ini menjadi bukti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pelecehan seksual.  Masyarakat berharap agar kasus ini diusut tuntas dan oknum SAP mendapatkan sanksi yang setimpal.

Bakara/Slamet