Bau Tikus Kantor| Aktivis Petir Kritisi Pemdes Cireunde Jalan Desa Di Bangun Warga

Ramainya pemberitaan di plafon media publik, terkait "Warga Desa Cirendeu Kampung Sinar 6 Tanjung Perbaiki Jalan Yang Tidak Di Sentuh oleh Pemerintah Setempat", menuai polemik dan perbincangan di kalangan para penggiat aktivis pemerhati kebijakan pemerintahan. 

Mereka menilai, perbaikan jalan oleh warga adalah bukti nyata kegagalan total Pemerintah Desa (Pemdes) Cirendeu dalam mengelola amanah anggaran. Dialog tersebut semakin menarik ketika mereka mengeluarkan pandangan dan pendapatnya masing-masing. 

Ada yang menganggap kegiatan itu positif dengan alasan bisa menumbuhkan rasa kepedulian dan gotong royong. Ada pula yang berpandangan kegiatan itu merupakan suatu tamparan keras dan "Catatan Kelam" tentang bagaimana Pemerintah Desa Cirendeu tidak becus mengurus roda pemerintahan di tengah besarnya bantuan dari pusat dan daerah.

“Benar, kepedulian warga itu hebat. Tapi pertanyaannya, ke mana pemerintah desa saat rakyatnya harus iuran untuk urusan yang seharusnya menjadi kewajiban negara melalui pemerintah desa?” cetus, Deden Wahyudi, yang biasa akrab di panggil Aceng

Aceng menegaskan bahwa di tengah guyuran Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dan Bantuan Provinsi yang bernilai miliaran rupiah setiap tahunnya, sangat tidak masuk akal jika infrastruktur dasar di pelosok desa masih terabaikan hingga warga harus "mengemis" kenyamanan di tanah sendiri.

Menanggapi itu, Repi menilai langkah Audit keuangan merupakan Harga Mati untuk mengevaluasi operasional keuangan Desa Cirendeu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, khususnya Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Agar segera melakukan Audit Investigatif terhadap pengelolaan keuangan di Desa Cirendeu.

“Kami mencium bau amis dalam tata kelola anggaran di Cirendeu. Swadaya warga ini adalah tamparan keras bagi kades dan perangkatnya. Kami mendesak Pemkab Serang segera turun tangan. Audit semua bantuan, baik dari pusat maupun daerah! Rakyat berhak tahu ke mana tiap rupiah itu mengalir jika jalanan di Kampung Sinar 6 saja harus diperbaiki dengan keringat dan uang pribadi warga,” celoteh, Repi

Sementara Sukra, menilai fenomena ini dianggap sebagai rapor merah bagi kepemimpinan Desa Cirendeu. Pembangunan yang timpang dan tidak menyentuh kebutuhan vital masyarakat di tingkat kampung menunjukkan adanya disorientasi prioritas anggaran.

"Jika pemerintah desa terus berlindung di balik alasan "anggaran terbatas" sementara bantuan terus mengalir, maka mosi tidak percaya dari masyarakat dipastikan akan semakin meluas. Kasus Cirendeu harus menjadi pintu masuk bagi pembersihan tata kelola desa di Kabupaten Serang yang selama ini mungkin jauh dari transparansi,"ujar Sukra, dengan nada geram

Dialog di kalangan pemerhati kebijakan pemerintahan ini sepakat bahwa fenomena swadaya di tengah kucuran dana yang fantastis adalah bukti pemerintahan desa yang cacat. Aktivis mendesak agar hasil audit nanti dipublikasikan secara transparan, agar warga tahu apakah anggaran telah dimakan tikus kantor atau memang salah urus.