KUMALA PW Serang Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Dugaan Manipulasi Data PKBM di Banten

KataTribun.id -Serang, Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Serang menyampaikan kritik keras terhadap kondisi pendidikan di Provinsi Banten yang dinilai masih jauh dari kata merata dan berkeadilan. Melalui press release tertanggal 5 Mei 2026, KUMALA menyoroti berbagai persoalan mendasar, mulai dari ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, minimnya fasilitas sekolah, hingga distribusi tenaga pendidik yang belum merata.  

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Muhamad Wahyudin, menyampaikan bahwa kondisi pendidikan di Banten saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Menurutnya, masih banyak sekolah di wilayah pelosok Kabupaten Lebak yang mengalami kekurangan ruang kelas layak, keterbatasan akses teknologi, serta minimnya tenaga pengajar. Sementara di wilayah perkotaan, masyarakat juga masih dibebani biaya pendidikan tidak langsung yang dinilai memberatkan.  

Selain persoalan infrastruktur dan kualitas pendidikan, KUMALA juga menyoroti dugaan manipulasi data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada sejumlah PKBM di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Dugaan tersebut berkaitan dengan pencantuman data peserta didik dan sarana prasarana yang tidak sesuai kondisi riil demi memperoleh dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).  

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, KUMALA menemukan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi sebenarnya, termasuk minimnya aktivitas belajar mengajar dan fasilitas pendidikan yang dinilai jauh dari standar. Organisasi tersebut menilai lemahnya pengawasan dan evaluasi menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan tata kelola pendidikan di Banten.  

Dalam pernyataannya, KUMALA PW Serang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, di antaranya audit investigatif terhadap PKBM yang diduga melakukan manipulasi data, transparansi pengelolaan dana pendidikan, pemerataan akses pendidikan, hingga evaluasi terhadap sejumlah pejabat dinas pendidikan di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.  

KUMALA juga menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), dengan mencatat sebanyak 1.752 anak di Kota Serang dan 22.563 anak di Kabupaten Lebak belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Mereka mendesak pemerintah segera menyusun langkah konkret dan terukur untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  

Menutup pernyataannya, Korlap aksi Muhamad Wahyudin menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan tanpa pembenahan nyata. Ia juga menyatakan bahwa KUMALA PW Serang siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bersama elemen masyarakat Banten apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat respons serius dari pemerintah.  

Red/Ugo