Paguyuban Pengusaha Pribumi : Pengadaan Barang/jasa di Banten sedang Tidak Baik

KOTA SERANG,  - belanja modal APBD TA 2026 Pemerintah Provinsi Banten menjadi indikator utama pembangunan infrastruktur tercatat masih nol atau belum terealisasi Hingga Bulan Maret 2026.

Kelambatan yang dirasakan kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan administratif yang sedang dalam masa penyelesaian serta adanya pembaruan standar operasional pada sistem pengadaan nasional yang menuntut adaptasi dan pelatihan ulang bagi operator di setiap OPD agar tidak terjadi kesalahan input. 

Hal tersebut membuat pembangunan fisik pada awal tahun 2026 belum terlihat di lapangan. khususnya yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur. Sejumlah proyek daerah diperkirakan baru akan berjalan setelah proses pengadaan barang dan jasa dan persiapan tender rampung dalam beberapa waktu ke depan. 

Kondisi ini dapat mengakibatkan keraguan ekonomi serta kegalauan yang dirasakan oleh publik khususnya para pelaku usaha penyedia UMK namun harus tetap optimistis agar target realisasi belanja daerah dapat tercapai seiring berjalannya waktu. 

Ketua PAGUYUBAN PENGUSAHA PRIBUMI F Maulana Sastradijaya mengharapkan agar seluruh jajaran OPD dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa agar memiliki kesamaan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan secara optimal, sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 

Diketahui APBD 2026, total anggaran Provinsi Banten tercatat sebesar Rp10,17 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan Rp10,08 triliun, sedangkan belanja daerah Rp10,04 triliun. 

Pada sisi belanja, realisasi belanja daerah tercatat Rp468,42 miliar atau sekitar 4,67 persen dari pagu Rp10,04 triliun. 

Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp226,68 miliar atau sekitar 7,29 persen dari pagu Rp3,10 triliun. 

Belanja barang dan jasa terealisasi pada minggu kedua bulan maret mulai meningkat dengan penyerapan anggaran pada proses belanja pengadaan barang/jasa Rp214,03 miliar atau sekitar 5,28 persen dari pagu Rp3,47 triliun. 

Sementara itu, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp804,09 miliar belum menunjukkan realisasi