Penertiban di Kota Bandung: Pelanggaran HAM dan Desakan Reformasi Satpol PP

Bandung, 18 Februari 2025 –  Insiden penarikan gerobak pedagang di Jalan A.H. Nasution, Kota Bandung, tanpa dilengkapi berita acara, menjadi sorotan tajam.  Informasi yang diperoleh dari Jurnalbhayangkara.com, anggota Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT),  mengungkap  kejadian ini sebagai pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan mendesak dilakukannya reformasi menyeluruh di tubuh Satpol PP Kota Bandung.

Kejadian yang terjadi pada 17 Februari 2025 ini bukan sekadar masalah penertiban, melainkan mencerminkan lemahnya penegakan hukum yang berpihak pada keadilan.  Ketiadaan berita acara dalam proses penarikan gerobak tersebut menghilangkan transparansi dan akuntabilitas, merampas hak pedagang untuk membela diri dan memperjuangkan haknya.  Tindakan sewenang-wenang Satpol PP ini dinilai sebagai pelanggaran HAM yang tidak dapat di toleransi.

Kasus ini menjadi titik kritis yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Kota Bandung.  Pelatihan yang komprehensif tentang HAM, penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan terukur, serta pengawasan yang ketat mutlak diperlukan.  Satpol PP harus dilatih untuk memahami dan menghormati HAM dalam setiap tindakan penertiban.  Mereka harus menjadi penegak hukum yang beradab, bukan alat penindasan.

Pemerintah Kota Bandung perlu mengambil langkah tegas dan bertanggung jawab.  Selain menjatuhkan sanksi kepada petugas yang terlibat, evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan budaya kerja Satpol PP harus segera dilakukan.  Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.  Mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif juga perlu dibentuk untuk memastikan setiap pelanggaran dapat ditangani secara adil dan cepat.

Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa penertiban bukan hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia.  Kota Bandung harus membangun sistem penegakan hukum yang beradab, menjunjung tinggi HAM, dan memastikan keadilan bagi semua warganya.  Reformasi Satpol PP bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak pada rakyat.

#No Viral No Justice 

Team/Red (Jurnalbhayangkara)

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama 

Editor: