Misteri Dugaan Pungli di SDN 2 Gabus, Orang Tua Murid Menjerit 60 RB Dibebankan Pada Murid

Katatribun.id - Kabupaten Serang, Memasuki Akhir Tahun Kegiatan belajar mengajar, Sekolah-sekolah pada umumnya menyelenggarakan acara perpisahan dan pelepasan siswa bagi para siswa siswi di kelasnya.

Baik Sekolah Dasar, Sekolah lanjutan maupun sekolah menengah Atas selalu menyelenggarakan Acara Perpisahan yang sudah merupakan tradisi tahunan yang diselenggarakan setiap akhir tahun ajaran.

Dalam Pelaksanaan Acara Perpisahan tersebut biasanya Para Siswa dibebankan Pungutan dan merupakan Kewajiban untuk setiap wali murid untuk membayar pungutan yang biasa disebut dengan iuran atau sumbangan.

Pada dasarnya pungutan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan diadakan di sekolah, terlebih lagi pungutan tersebut memberatkan wali murid untuk membayarnya.

Salah satu sekolah yang melakukan pungutan dengan dalih kegiatan perpisahan yakni SDN 2 Gabus Kecamatan Kopo. Pungutan yang dibebankan setiap siswa sebesar 50 RB + 60 RB untuk bias perpisahan dan tour.

Dibenarkan oleh salah satu wali murid sebut saja Mawar (Nama Samaran) warga desa gabus mengatakan pada wartawan bahwa hari Rabu 21 Mei anaknya harus membawa uang iuran sebesar 60.rb.

"Anak saya besok harus bayar iuran sebesar 60 rb untuk tour ke kolam renang Gaza, padahal awalnya dipinta 50 RB untuk biaya perpisahan di sekolahnya. Ujarnya," Rabu 21 Mei 2025

Senada disampaikan juga oleh orang tua murid mengatakan pungutan tersebut awalnya cuma 50.rb untuk acara perpisahan di sekolah.

''Biaya perpisahan dipatok dengan iuran sebesar 50 RB untuk biaya Perpisahan, kenapa sekarang anak kami suruh membayar 60 RB untuk tenang ke Gaza. Cetusnya seperti orang bingung 

Berdasarkan acuan satuan pendidikan untuk tidak melakukan pungutan adalah Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbud no 44 tahun 2012 tersebut menyebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Kemudian pada Pasal 181 huruf d PP No. 17 Tahun 2010 menyebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, apakah dengan tidak diperbolehkannya Pungutan dalam bentuk apapun diselenggarakan di sekolah tersebut Sekolah tidak boleh menyelenggarakan Acara Perpisahan?

Hingga berita ini diterbitkan terkait hal ini pihak sekolah maupun kepala sekolah belum memberikan tanggapan.

Red/Ipul