SPBU 34-403-01 Nagreg Diduga Bekerjasama Dengan Pengusaha BBM Ilegal di Kabupaten Bandung

Bandung - Katatribun.id - Sebuah mobil bok L.300 berwarna hitam dengan nopol D 8581 WD yang bermuatan ribuan liter bahan bakar minyak (BBM) ilegal jenis solar sedang melakukan pengisian di SPBU 34.403.01 tepatnya di Jalan Raya Ranca Ekek Garut No.744 Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada Sabtu 26 Oktober 2024

Tim media mencurigai mobil bok L.300 tersebut pada saat sopir mengganti nopol di pinggir jalan setelah melakukan pengisian di SPBU, pada Sabtu 26 Oktober 2024 sekitar pukul 03.34 WIB di wilayah Nagreg Bandung Jawa Barat.

Sopir berinisial A  pada saat di mintai keteranganya di lokasi mengatakan bahwa mobil bok tersebut milik Anwar bermuatan 2000 liter bahan bakar minyak (BBM) ilegal jenis solar.

''Mobil bok yang saya bawa milik pak Haji Odong yang bermuatan di 2 biji kempo berisi 2 ton/2000 liter Solar bersubsidi,"jelasnya

A juga menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan ribuan liter BBM bersubsidi tersebut dari setiap SPBU di wilayah Kabupaten Bandung juga Kabupaten Garut.

 "Saya melakukan pembelian solar dengan cara menggunakan kode barcode dan nopol di Gonta ganti yang tidak sesuai dengan kendaraannya," ujarnya.

Fahroji selaku aktifis menegaskan, praktik mafia bbm itu tida lepas dari adanya kebijakan pengurangan subsidi bbm selama ini. Para mafia itu menurutnya kerap menjalankan aksinya dengan memanfaatkan perbedaan harga BBM jenis solar subsidi dengan solar industri yang jauh lebih mahal.

"Para mafia BBM itu biasanya melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM solar bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat, namun dijual kepada kalangan industri dengan harga lebih tinggi," katanya.

Oji, mewanti-wanti Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak loyo terhadap mafia BBM, dan menindak secara tegas semua pihak yang bermain, terutama perusahaan yang terbukti melakukan praktik penjualan, penyaluran, serta menggunakan BBM jenis solar bersubsidi.

"Bagi perusahaan yang kedapatan dan terbukti melakukan kecurangan dengan menjual BBM ilegal atau yang melakukan penadahan, maka semua itu harus ditindak tegas," katanya.

Pembekuan operasional, kata Oji menjadi opsi yang tepat bagi perusahaan yang terbukti melakukan penjualan, penyaluran, dan menadah BBM ilegal, selain tentunya sanksi pidana.

"Penerapan hukuman seharusnya bukan hanya dari sisi sanksi pidana, namun juga disertai dengan pembekuan aktivitas perusahaan, bahkan dengan mencabut izin usahanya," katanya mengakhiri

Hingga berita di terbitkan pemilik mobil bok L.300 tersebut belum bisa di mintai keteranganya.

Red/Tim