Pimred SBI Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Galian C Ilegal hingga ke aktor di baliknya

Katatribun.id - Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI), Agung Sulistio, menyampaikan apresiasi dan dukungan setinggi- tinggi nya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam memberantas praktik galian C illegal di seluruh wilayah Indonesia. Agung menyebutkan, langkah tegas tersebut sangat ditunggu – tunggu oleh masyarakat, khususnya yang selama ini terdampak oleh aktivitas tambang illegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara. 

“presiden Prabowo menunjukan ketegasan dan keberanian luar biasa. Tidak hanya menargetkan pelaku lapangan, tapi juga siap membongkar siapapun yang ada di belakangnya, mau itu pejabat, pengusaha besar, bahkan jenderal sekalipun.” Tegas Agung Sulistio 

Penambangan illegal selama ini menjadi sumber kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta kebocoran penerimaan negara. Ia menilai, selama bertahun – tahun praktik ini dibiarkan tumbuh subur karena adanya backing dari oknum – oknum tertentu. 

“sudah bukan rahasia lagi, banyak tambang illegal beroperasi karena dilindungi jaringan kekuasaan dan kekuatan bersenjata. Maka ketika Presiden Prabowo menyatakan akan menyapu bersih siapa pun di belakang galian C illegal, itu menjadi sinyal bahwa era pembiaran telah berakhir,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pimred SBI juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti arahan presiden secara serius dan tidak tebang pilih. Ia mengingatkan bahwa keberanian presiden harus diiringi dengan keberanian dari Lembaga- Lembaga pelaksana di lapangan.

"Kita butuh aparat yang tidak hanya tunduk kepada hukum, tapi juga setia pada semangat keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Jangan sampai kebijakan bagus ini mandek karena di bawah masih ada kompromi dengan mafia tambang," kata Agung.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa media massa, termasuk SBI, akan terus mengawal isu ini agar tidak berhenti di wacana saja.

"Kami siap menjadi mitra kritis pemerintah. Mendukung yang benar, mengkritik yang keliru. Terutama dalam isu strategis seperti ini yang menyangkut kedaulatan sumber daya alam bangsa," pungkasnya.