KTP dan SIM Tak Kunjung Dikembalikan, Tabungan Sering Tidak Diberikan — Ada Apa dengan KMP Tangerang?
TANGERANG, 21 NOVEMBER 2026 — Dugaan penahanan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap mantan pekerja sopir di perusahaan yang berinisial KMP, beralamat di Jalan Bayur, Tangerang, kini menjadi sorotan. Persoalan mencuat setelah seorang mantan sopir asal Rangkasbitung mengaku dokumen pribadinya belum dikembalikan meski ia telah mengundurkan diri dan menyerahkan unit kendaraan pada Selasa (18/11/2026).
Dokumen Belum Dikembalikan, Alasan Belum Jelas
Kepada awak media, korban menceritakan bahwa keputusan berhenti bekerja diambil karena kondisi yang sudah tidak nyaman dan penghasilan yang tidak menentu akibat cuaca. Dua hari sebelum berhenti, ia sudah mengajukan pengunduran diri dan diminta menyerahkan kendaraan ke pool. Namun, setelah serah terima selesai, KTP dan SIM-nya tidak kunjung dikembalikan.
"Awalnya saya kira akan langsung dikembalikan, ternyata tidak. Saat ditanya alasannya, tidak ada penjelasan yang jelas. Saya diminta menunggu satu hingga dua hari, tapi terus diundur hingga hampir satu minggu tanpa kepastian," ungkap korban.
Karena tidak ada kejelasan, korban akhirnya pulang ke Rangkasbitung pada Jumat (20/11/2026) dengan menumpang teman yang kebetulan lewat. Ia bahkan sempat kesulitan biaya perjalanan pulang.
Tabungan Pekerja Juga Dipertanyakan
Selain dokumen pribadi, persoalan lain muncul terkait tabungan yang seharusnya menjadi hak pekerja. Korban mengakui bahwa tabungan tersebut kerap tidak diberikan kepada pekerja.
"Iya, suka tidak dikasihkan," jawabnya singkat saat ditanyakan.
Pengakuan ini menuntut transparansi dari manajemen KMP terkait mekanisme pengelolaan, pencatatan, dan pencairan tabungan pekerja, terutama setelah hubungan kerja berakhir.
Kendaraan Diduga Tidak Memiliki Dokumen Lengkap
Pengakuan lain yang tak kalah serius disampaikan korban. Selama bekerja, ia mengemudikan kendaraan tanpa membawa STNK. Lebih jauh, barcode kendaraan yang digunakan diduga bukan milik kendaraan tersebut, melainkan milik pihak lain.
"Jangankan SIM maupun KTP, STNK juga biasanya tidak pernah saya bawa. Kayak mobil bodong narik tuh. Barcode yang digunakan juga memakai barcode milik orang lain," ujarnya.
"Belum Ada Persetujuan dari Bos"
Awak media juga melihat tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan pihak perusahaan. Salah satu pesan menyebutkan bahwa pengembalian dokumen belum dapat dilakukan karena belum ada persetujuan dari atasan perusahaan.
"Memangnya saya yang menahan SIM? SOP-nya memang seperti itu. Tanya saja kepada Pak Bancin. Memangnya saya yang menyetujui SIM-nya? Intinya, belum mendapatkan persetujuan dari bos," demikian isi pesan tersebut.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa dasar hukum penahanan dokumen identitas warga oleh perusahaan? Siapa yang berwenang menahan KTP dan SIM seseorang?
Hingga Saat Ini Belum Ada Klarifikasi
Pada Sabtu (21/11/2026), awak media telah menghubungi pihak perusahaan KMP untuk meminta penjelasan terkait penahanan dokumen, pengelolaan tabungan pekerja, serta kelengkapan administrasi kendaraan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diterima.
Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online Sandiwartanews. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.
Team/Red (Sandiwartanews)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor:
#HakPekerja #KTPditahan #KMPTangerang #TransparansiPerusahaan #GMOCT

Posting Komentar