Sekdin Dindikbud Pemalang Ikut Bertanggung Jawab Soal Pengembalian Dana Inspiring Teacher 2025

Pemalang, Katatribun.id – Gelombang sorotan publik terhadap program Inspiring Teacher 2025 terus membesar. Setelah Kadindikbud Pemalang didesak memberi penjelasan, kini giliran Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekdin Dindikbud) yang disebut-sebut tak bisa lepas tangan dari urusan pengembalian dana yang dinilai bermasalah.

Sejumlah relawan pendidikan menilai, posisi Sekdin yang turut mengkoordinir dalam Grup WhatsApp dan telegram menjadikannya ikut bertanggung jawab. "Jangan hanya Kadis yang disorot. Sekdin juga punya peran penting, apalagi soal pencairan dan distribusi dana," ujar seorang aktivis pendidikan di Pemalang, Sabtu (20/9).

Program Inspiring Teacher 2025 yang semula digadang-gadang sebagai ajang peningkatan kompetensi guru, justru berubah menjadi beban. Sejumlah peserta mengaku dipungut biaya Rp 200,000 ,tanpa kejelasan, sementara sebagian dana yang seharusnya dikembalikan mandek.

Inspektorat Kabupaten Pemalang sejauh ini belum bersikap tegas. Publik menilai pengembalian dana berjalan lambat, bahkan cenderung berlarut-larut. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya kelalaian struktural di internal Dindikbud.

"Kalau ada pungutan dan dana yang harus dikembalikan, maka tanggung jawab melekat bukan hanya pada Kadis, tapi juga Sekdin sebagai pengendali teknis," kata pengamat kebijakan publik.

Desakan agar BPKProv dan aparat penegak hukum turun tangan makin nyaring terdengar. Transparansi dan akuntabilitas Dindikbud dipertaruhkan, terlebih publik menuntut penegasan siapa yang harus menanggung beban pengembalian dana: Kadis, Sekdin, atau justru pihak ketiga penyelenggara.

Di tengah sorotan ini, Sekdin Dindikbud Pemalang memilih irit bicara. Saat dihubungi wartawan.

Namun publik tak puas dengan jawaban normatif tersebut. Bagi masyarakat, pengembalian dana Inspiring Teacher 2025 bukan sekadar urusan administrasi, melainkan soal integritas pejabat publik dalam mengelola anggaran pendidikan.